PERAN AURIGA DI PAPUA : IMPLEMENTASI SVLK DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR (2015-2019)

Abstract

Abstrak

Hutan di Indonesia didominasi oleh Hutan Papua yang luasnya 32,2% dari total hutan Indonesia. Hal ini menjadikan hutan papua sebagai sasaran utama bagi pelaku pembalakan liar. Menanggapi hal tersebut, Isu ini membuahkan suatu kerjasama dengan Uni Eropa yang dinamakan dengan FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade- Voluntary Partnership Agreement) yang mana merupakan lisensi yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan illegal logging dengan memperkuat penjagaan hutan lestari. Penelitian ini berlandaskan Green Political Theory dalam melihat peran Auriga sebagai NGO yang merupakan desentralisasi antara pemerintah dan masyarakat adat di Papua. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep NGO yang memilki peran tersendiri dalam menangani suatu kebijakan. Dalam hal ini Auriga memiliki dua peran yaitu peran advokasi dan persuasi. Penelitian ini tentunya menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data serta analisis yang ada dalam penelitian iniHasil dari FLEGT-VPA membuahkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang menjadi regulasi baru yang harus diikuti untuk memberikan hasil hutan yang legal dan dapat dipasarkan secara internasional. Menanggapi masalah ini, adapun peran organisasi non- pemerintah yaitu Auriga yang membantu untuk merealisasikan proses SVLK di Papua.

Kata-kunci : Auriga, Papua, Pembalakan Liar, NGO, dan SVLK

Abstract

Forests in Indonesia are dominated by Papua Forests, which cover 32.2% of Indonesia's total forests. This makes Papua's forests the main target for illegal loggers. In response to this, this issue resulted in a collaboration with the European Union called FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement) which is a license that aims to reduce illegal logging activities by strengthening sustainable forest protection This research is based on Green Political Theory in looking at Auriga's role as an NGO which is decentralized between the government and indigenous communities. Apart from that, this research uses the concept of NGOs which have their own role in handling a policy. In this case, Auriga has two roles, namely the role of advocacy and persuasion. This research certainly uses qualitative methods to explain the data and analysis in this research.The results of FLEGT-VPA resulted in SVLK which became a new regulation that must be followed to provide forest products that are legal and can be marketed internationally. Responding to this problem, the role of a non- governmental organization, namely Auriga, is helping to realize SVLK in Papua.

Keywords : Auriga, Papua Illegal Logging, NGO, and SVLK