ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024: AKTUALISASI PERAN AKADEMIS DOSEN PNS SEKALIGUS MENJADI ADVOKAT

Abstract

Penulisan studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengizinkan dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 serta kajian literatur yang berkaitan dengan rangkap profesi. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan kepastian hukum terkait rangkap profesi dosen PNS sekaligus menjadi advokat yang sebelumnya dilarang. Dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat dapat menghadapi situasi di mana kepentingan akademis dan hukum saling bertentangan sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang juga berprofesi sebagai advokat untuk menjaga integritas kedua profesi agar menciptakan keseimbangan antara hak individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam pelayanan hukum.

The purpose of this study is to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which allows civil servant lecturers to practice as advocates. The research method used is a normative legal research method, focusing on the analysis of legislation and Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, as well as a literature review related to dual professions. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 creates legal certainty regarding the dual profession of civil servant lecturers who also serve as advocates, which was previously prohibited. Civil servant lecturers who practice as advocates may face situations where academic and legal interests conflict, leading to potential conflicts of interest. Furthermore, this study finds the need for clearer regulations regarding the responsibilities and limitations for civil servant lecturers who also practice as advocates to maintain the integrity of both professions and to create a balance between the individual rights of civil servant lecturers and the public interest in legal services.