PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEHILANGAN ASET KRIPTO AKIBAT KEGAGALAN SISTEM EXCHANGE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange terhadap kehilangan aset kripto serta mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna yang mengalami kerugian. Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia menimbulkan berbagai risiko, seperti kegagalan sistem elektronik, peretasan, dan kelalaian penyelenggara platform yang dapat menyebabkan hilangnya aset digital milik pengguna. Di sisi lain, pengaturan hukum terkait aset kripto di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa sektor sehingga belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform Exchange dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum apabila kerugian pengguna terjadi akibat kelalaian, kegagalan sistem keamanan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara dalam transaksi elektronik. Selain itu, hukum positif Indonesia telah mengatur perdagangan aset kripto melalui beberapa regulasi, namun perlindungan hukum terhadap pengguna masih belum optimal, khususnya terkait mekanisme ganti rugi, batas tanggung jawab penyelenggara, dan kepastian hukum bagi konsumen aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia.

This study aims to analyze the forms of civil liability borne by Exchange platform providers for the loss of crypto assets and to examine the positive law framework of Indonesia in providing legal protection for users who suffer financial losses. The rapid development of crypto asset trading in Indonesia has given rise to various risks, including electronic system failures, cyberattacks, and negligence on the part of platform providers, which may result in the loss of users’ digital assets. On the other hand, the legal regulation governing crypto assets in Indonesia remains partial and fragmented across several sectors, thereby failing to provide comprehensive legal certainty for users. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research based on primary and secondary legal materials. The findings reveal that the civil liability of Exchange platform providers may arise from breach of contract and tortious acts where users’ losses are caused by negligence, security system failures, or the failure of providers to fulfill their obligations in electronic transactions. Furthermore, although Indonesian positive law has regulated crypto asset trading through several regulations, legal protection for users remains inadequate, particularly with regard to compensation mechanisms, limitation of liability, and legal certainty for digital asset consumers. Therefore, more comprehensive regulations are required to ensure legal protection and legal certainty for crypto asset users in Indonesia.