TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN DALAM MENJAMIN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA TAHAP PENYIDIKAN

Abstract

Upaya paksa dalam tahap penyidikan sangat berpotensi mengurangi hak-hak fundamental individu (HAM) serta melemahkan prinsip (presumption of innocence) apabila dilakukan di luar prosedur. Oleh karenanya, KUHAP membentuk lembaga praperadilan sebagai mekanisme perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77–83 dan diperluas melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan praperadilan sebagai penjamin penegakan prinsip praduga tak bersalah pada proses penyidikan, dan menelaah implikasi Putusan MK tersebut, serta mengidentifikasi tantangan praperadilan dalam praktiknya sebagai penjamin asas praduga tak bersalah. Metode yang digunakan dalam studi ini merupakan jenis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pada studi ini menunjukkan bahwa praperadilan berfungsi untuk melindungi prinsip praduga tak bersalah sekaligus sebagai kontrol yudisial atas tindakan penyidik. Putusan MK ini juga membawa implikasi ganda, yaitu memperluas perlindungan hak asasi manusia sekaligus menuntut peningkatan integritas praperadilan yang masih menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menjaga tegaknya asas praduga tak bersalah.

Coercive measures during the investigation phase have the potential to undermine individuals' fundamental rights and weaken the presumption of innocence if conducted outside of procedure. Therefore, the Criminal Procedure Code (KUHAP) established a pretrial institution as a protection mechanism, as regulated in Articles 77–83 and expanded through Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. This study aims to analyze the position of pretrial as a guarantor of the enforcement of the presumption of innocence in the investigation process, and examine the implications of the Constitutional Court Decision, as well as identify the challenges of pretrial in practice as a guarantor of the presumption of innocence. The method used in this study is a normative legal type with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate that pretrial functions to protect the presumption of innocence and as a judicial control over the actions of investigators. This Constitutional Court Decision also has dual implications, namely expanding human rights protection while demanding increased integrity of pretrial, which still faces internal and external challenges in maintaining the presumption of innocence.