PENGGUNAAN METHYLENEDIOXYMETAMPHETAMINE DALAM TERAPI PTSD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HAK KESEHATAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebutuhan penggunaan 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) sebagai alternatif terapi untuk mengobati gangguan stres pascatrauma (PTSD), baik PTSD tingkat berat maupun ringan. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa psikoterapi berbantuan MDMA dapat secara signifikan mengurangi gejala PTSD dan lebih efektif daripada hasil plasebo. MDMA meningkatkan pemrosesan trauma, meningkatkan ikatan terapeutik, dan mengurangi respons kecemasan berlebihan. Meskipun terdapat bukti ilmiah bahwa MDMA memiliki potensi terapeutik, penggunaan narkoba tersebut masih dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, konflik norma antara peraturan hukum yang melarang penggunaan MDMA dan kebutuhan medis yang muncul dari bukti ilmiah adalah subjek penelitian ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan konsep (conceptual approach) juga pendekatan undang-undang (statute approach). Fokus analisis adalah mempelajari peraturan hukum yang berlaku dan kemungkinan reformasi yang akan memungkinkan penggunaan MDMA dalam dosis klinis yang terbatas. Kajian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan hukum kesehatan di Indonesia yang mengutamakan keadilan terapeutik dan berbasis bukti ilmiah.

This study aims the necessity of using MDMA as a therapeutic alternative for treating post-traumatic stress disorder (PTSD), both severe and mild PTSD. Several international studies have shown that MDMA-assisted psychotherapy can significantly reduce PTSD symptoms and is more effective than placebo results. MDMA enhances trauma processing, increases therapeutic bonding, and reduces exaggerated anxiety responses. Despite scientific evidence that MDMA has therapeutic potential, the use of the drug is still prohibited by law. Therefore, the norm conflict between legal regulation prohibiting the use of MDMA and the medical necessity arising from scientific evidence is the subject of this research. This research uses normative juridical research method with conceptual approach and statute approach. The focus of the analysis is to study the prevailing legal regulations and possible reforms that would allow the use of MDMA in limited clinical doses. This study is expected to help develop health law policies in Indonesia that prioritize therapeutic justice and are based on scientific evidence.