KOMPARASI FIDUCIARY DUTIES DAN MISAPPROPRIATION THEORY DALAM KEKABURAN NORMA HUKUM PENGATURAN INSIDER TRADING DI INDONESIA

Abstract

Tujuan studi ini mengkaji letak perbedaan pengaturan insider trading yang menggunakan konsep fiduciary duties dengan misappropriation theory dalam fenomena kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil studi ini telah memperlihatkan bahwasanya konsep fiduciary duties lebih condong mengatur pertanggungjawaban bagi pihak dengan kewajiban fiducia sedangkan misappropriation theory dapat menjangkau pertanggungjawaban bagi seluruh pihak yang melakukan insider trading, penerapan konsep misappropriation theory yang tergolong baru menimbulkan kekaburan norma hukum pada pengaturan insider trading menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangaan sehingga diperlukan perumusan norma yang komprehensif, tegas dan jelas.

The purpose of this study to examine the difference of insider trading regulation using fiduciary duties concept compared to the misappropriation theory in the phenomenon the ambiguity of norm in the regulation of insider trading under Law No 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows that the concept of fiduciary duties more inclined regulating legal accountability of parties with fiduciary duties. In contrast, the misappropriation theory extend legal accountability to all parties engaging in insider trading. However, the application of the misappropriation theory relatively new has resulted in the ambiguity of legal norms in the regulation of insider trading under Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector therefore, a comprehensive, firm, and clear formulation of the norms is required.