KEBIJAKAN PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Tujuan studi ini yaitu mengkaji tentang kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang diterapkan dan landasan hukum berhubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil studi mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak korban akibat tindak pidana. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” Perlindungan harus mencakup elemen-elemen dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan Kesehatan, partisipasi aktif anak korban, serta bantuan hukum yang diperlukan guna mengembalikan martabat dan kehidupan normal anak korban. Kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perlu memiliki pengaturan dengan konteks menyeluruh dari Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaanya, sehingga kebijakan pengaturan bantuan hukum tersebut bisa dijadikan acuan yang lebih jelas, terstruktur, dan efektif dalam perlindungan hak bantuan hukum terhadap korban anak akibat tindak pidana, khususnya anak golongan tidak mampu.

The purpose of this study is to examine the policy of regulating legal aid for child victims of criminal acts in Indonesia. This study uses a normative legal research method by examining the legal norms applied and the legal basis related to the provision of legal aid for children victims of criminal acts. The results of the study indicate that the protection of child victims due to criminal acts. "Law Number 12 of 2022" and "Law Number 13 of 2006" Protection must include basic elements such as clothing, food, education, and health, the active participation of the victim's child, and the legal assistance necessary to restore the dignity and normal life of the victim's child. The policy of regulating legal aid for children as victims of criminal acts needs to have arrangements with a comprehensive context of the Legal Aid Law and its implementing regulations, so that the policy of regulating legal aid can be used as a clearer, structured, and effective reference in the protection of the right to legal aid for child victims due to criminal acts, especially children in the underprivileged group.