KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum kontrak dalam perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan dan studi konseptual, dimana bahan pustaka menjadi sumber data primer. Regulasi mengenai kontrak elektronik dalam KUH Perdata belum mengatur secara komprehensif seluruh dimensi yang diperlukan, sehingga mendorong dikeluarkannya UU ITE pada tahun 2008. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum ini menegaskan adanya hubungan kontraktual antara para pihak beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya. Penyelesaian sengketa transaksi online dapat dilakukan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi) maupun proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE.

This study conducts an in-depth examination of the Legal Aspects of Sales Agreements in Electronic Transactions. The objective of this research is to analyze the legal mechanisms of contracts in sales agreements conducted online. The research employs a normative juridical method, utilizing techniques for analyzing laws and regulations as well as conceptual studies, with library materials serving as primary data sources. The regulations concerning electronic contracts in the Civil Code (KUH Perdata) do not comprehensively address all necessary dimensions, which led to the enactment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in 2008. The findings of this research reveal that online sales agreements possess the same legal force as conventional agreements, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This legal recognition affirms the existence of a contractual relationship between the parties, along with the rights and obligations arising from it. Dispute resolution for online transactions can be conducted through alternative dispute resolution methods (such as mediation) or through court processes, as outlined in Article 39 paragraph (2) and Article 38 paragraph (1) of the UU ITE.