TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG KUTA ATAS TIDAK TERKIRIMNYA BARANG KIRIMAN KONSUMEN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian PT. Pos Indonesia dengan pengguna Jasa dan tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk mengganti kerugian yang timbul karena wanprestasi pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang Kuta itu sendiri dan juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Pos.  Dalam perspektif konsumen, tentunya konsumen berhak mendapatkan pertanggungjawaban atas kecerobohan PT. Pos, salah satu pemenuhannya melalui cara pelaksanaan perjanjian dan pertanggungjawaban hukum dari PT. Pos itu sendiri, dalam penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa harus melalui pengadilan yang difasilitasi oleh BPSK yang mempertemukan antara para konsumen dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk kemudian mencari jalan tengah, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen maka hal ini dapat dilakukan oleh pelanggan atau konsumen PT. Pos Indonesia Cabang Kuta Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui jalur non-litigasi, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan di tempat tinggal konsumen untuk menuntut ganti rugi atas hak para konsumen yang belum diakui oleh PT. Pos Indonesia Cabang Kuta jika mereka para konsumen sudah memenuhi kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut serta memenuhi kriteria-kriteria yang tertera pada persyaratan-persyaratan ganti rugi yang tertera pada perjanjian tersebut, kesadaran hukum pada konsumen wajib dibangkitkan agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

The purpose of this study is to ascertain how the PT. Pos Indonesia Agreement is being implemented with service users and if PT. Pos Indonesia Kuta Branch is legally obligated to make up for losses resulting from product shipment defaults. This study employs empirical legal research, which is based on the Postal Law and the Consumer Protection Law and contains documentation, interviews, and observation from the person in charge of PT. Pos Indonesia Kuta Branch. Customers have a right to hold PT Pos responsible for its carelessness; implementing the agreement and requiring PT Pos to take legal responsibility is one approach to do this, in the settlement can be done without having to go through the court facilitated by BPSK which brings together the consumers with PT. Pos Indonesia Kuta Branch to then find a middle ground, because Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection protects consumers so this can be done by customers or consumers of PT. If the two parties cannot reach an agreement through non-litigation channels, then the dispute can be resolved through the court at the place of residence of the consumer to claim compensation for the rights of consumers who have not been recognized by PT. Pos Indonesia Kuta Branch if they consumers have fulfilled their obligations in the agreement and meet the criteria listed in the terms of compensation stated in the agreement, legal awareness in consumers must be raised so that their rights are not abused by other parties.