PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SMARTPHONE PADA KONSER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa smartphone pada konser berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji perjanjian sewa-menyewa yang semakin marak dilakukan dampak dari meningkatnya minat masyarakat terhadap konser musik serta pengaruh media sosial. Praktik ini kerap menghadapi resiko wanprestasi, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan perangkat. Sebagai solusi, perlindungan hukum disarankan dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan penekanan pada mediasi dan negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan masing-masing pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban penyewa meliputi menanggung risiko atas objek sewa sejak terjadinya wanprestasi, bertanggung jawab atas biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan, dan wajib melaksanakan perjanjian atau membayar ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan regulasi hukum yang adaptif terhadap fenomena baru dalam era digital.

The purpose of this paper is to explain the legal protection and liability in the event of a breach of contract in smartphone rentals at concerts based on positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statutory regulations. This study examines the increasingly widespread rental agreements due to the impact of the increasing public interest in music concerts and the influence of social media. This practice often faces the risk of default, such as late returns, damage, or loss of equipment. As a solution, legal protection is recommended through litigation or non-litigation channels, with an emphasis on mediation and negotiation before taking the case to court. The research findings indicate that each party, both the lessee and the lessor, has rights and obligations that must be fulfilled. The lessee's responsibilities include bearing the risk of the leased object from the moment the default occurs, being responsible for legal costs if the dispute is brought to court, and being obligated to enforce the agreement or pay compensation if the agreement is canceled. This research contributes to the development of legal regulations that are adaptive to new phenomena in the digital era.