PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN JASA CUCI KENDARAAN

Abstract

Jasa cuci kendaraan terkadang melakukan perbuatan lalai yang mengakibatkan konsumen harus mengalami kerugian. Pada penulisan ini, penelitian menggunakan jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisa hukum tanggung jawab pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen yang dirugikan. Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan Pasal 62, yang dimana pelaku usaha memiliki kewajiban unutk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kerusakan atau bahkann kehilangan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pekerja atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen pengguna usaha jasa cuci kendaraan apabila merasa dirugikan, dapat dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau di luar Pengadilan (Non Litigasi) maupun melalui jalur Pengadilan yakni (Litigasi).

In a vehicle washing service company, sometimes there are business actors who are negligent which results in losses to consumers. In this writing, a normative legal research type is used through a regulatory approach and analysis of legal concepts related to consumer protection and the responsibilities of business actors related to the fulfillment of consumer rights who experience losses. From the results of the study which show that it can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 and Article 62, where business actors have an obligation to be responsible for losses received by consumers if they are proven to have committed negligence resulting in losses, damage or even loss, either by the company or workers or employees who work in the company. Then in the settlement that can be done by consumers using vehicle washing service businesses if they feel disadvantaged, it can be done through family channels or outside the Court (Non-Litigation) or through the Court, namely (Litigation).