ADVISORY OPINION SEBAGAI INSTRUMEN LAW-MAKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS REPARATION FOR INJURIES 1949

Abstract

Pendapat nasihat (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) pada prinsipnya bersifat tidak mengikat. Namun, dalam beberapa kasus, pendapat ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan norma hukum internasional. Studi ini menganalisis bagaimana pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) membentuk norma hukum baru melalui interpretasi yuridis terhadap Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat mengikat, pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus ini memperluas pengakuan terhadap kapasitas hukum organisasi internasional, dan memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan norma hukum internasional modern. Advisory opinion terbukti menjadi salah satu bentuk law-making yang relevan dan penting dalam dinamika hukum internasional kontemporer.

The advisory opinions of the International Court of Justice (ICJ) are formally non-binding. However, in several cases, they significantly influence the development of international legal norms. This study analyzes how the ICJ’s opinion in Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) contributed to international law-making by interpreting the UN Charter beyond its textual limitations. Using normative legal research with conceptual and case approaches, this study finds that despite its non-binding nature, the opinion of the ICJ significantly expanded the recognition of the international legal personality of international organizations and served as a precedent in subsequent legal practices. Advisory opinions have thus become an essential element in the evolution of modern international law.