ANALISIS UNSUR WANPRESTASI DALAM CACAT INFORMED CONSENT PADA HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN - Iswarya Putra, I Gede Wahyu; Dian Sawitri, Dewa Ayu (Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Tujuan riset ini guna meganalisis unsur-unsur wanprestasi dalam cacat informed consent pada hubungan hukum antara dokter dan pasien. Permasalahan ini berangkat dari fakta bahwa informed consent kerap tidak diterapkan sesuai dengan standar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien dan berpotensi memicu sengketa medis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer maupun tersier. Adapun pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap KUHPerdata, Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cacat informed consent dapat melahirkan empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna, menunda pemenuhan prestasi, atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Keempat bentuk wanprestasi ini berakibat pada timbulnya kerugian, baik yang bersifat materiel maupun immateriel. Konsekuensinya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara individu, atau berdasarkan kesalahan, sesuai dengan teori Hans Kelsen. Penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian dalam informed consent tidak hanya berdampak pada wanprestasi perdata, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran aturan khusus di bidang kesehatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pasien.The aim of this research is to use analyze the elements of default in defective informed consent in the legal relationship between doctors and patients. This issue stems from the fact that informed consent is often not applied in accordance with standards, causing harm to patients and potentially triggering medical disputes. The method used is normative legal research with a literature study approach, covering both primary and tertiary legal materials. The approach chosen is a legislative approach, through analysis of the Civil Code, Minister of Health Regulation Number 290/Menkes/Per/III/2008, and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The findings of the study show that defects in informed consent can give rise to four forms of breach of contract, namely failure to perform the contract at all, performing the contract imperfectly, delaying the fulfillment of the contract, or doing something that should not be done. These four forms of breach of contract result in losses, both material and immaterial. Consequently, doctors can be held legally liable, either individually or based on fault, in accordance with Hans Kelsen's theory. This study confirms that negligence in informed consent not only results in civil breach of contract but also implies a violation of specific regulations in the health sector, thereby strengthening legal protection for patients.
Keywords: Perlindungan Pasien; Wanprestasi; Informed Consent