PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS PEMBERIAN TESTIMONI YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan meninjau pengaturan hukum perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum influencer atas pemberian testimoni beritikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha merupakan perjanjian inominaat yang tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal pemberian testimoni beritikad tidak baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf (c) mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Klausula baku yang mewajibkan influencer memberikan testimoni yang beritikad tidak baik berpotensi sebagai pengalihan tanggung jawab secara terselubung dari pelaku usaha kepada influencer, sehingga menyebabkan klausula itu batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (2) UUPK. Bentuk pertanggungjawaban hukum influencer atas pemberian testimoni beritikad tidak baik ditinjau dari UUPK dikaitkan dengan Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 60 ayat (2) karena terlibat dalam kegiatan promosi produk. Perspektif perbandingannya adalah di Amerika Serikat menekankan penyelesaian melalui sistem litigasi, sedangkan Indonesia menitikberatkan pada sistem keperdataan dan penyelesaian non-litigasi melalui BPSK. Namun keduanya memiliki prinsip bahwa konsumen berhak dilindungi dari praktik bisnis yang menyesatkan konsumen.

This study aims to review the legal provisions of endorsement agreements between influencers and business actors from the perspective of Indonesian civil law and analyze the form of legal liability of influencers for providing testimonials in bad faith based on the Consumer Protection Law. The research method used is a normative legal research method with a statute, conceptual, and comparative approach. The results indicate that endorsement agreements are innominate agreements subject to Article 1320 and Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Protection for consumers in terms of providing testimonials in bad faith is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, specifically Article 4 letter (c) concerning the right to true, clear, and honest information. The standard clause requiring influencers to provide testimonials in bad faith potentially as a disguised transfer of responsibility from business actors to influencers, thus causing the clause to be null and void by law as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter a jo. Article 18 paragraph (2) UUPK. The legal liability of influencers as reviewed under the Consumer Protection Law, is linked to Article 19, Article 23, and Article 60 paragraph (2). The comparative perspective is that the United States emphasizes settlement through the litigation system, while Indonesia emphasizes the civil system and non-litigation settlement through BPSK. However, both have the principle that consumers have the right to be protected from business practices that mislead consumers.