PROSES HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Badung serta dampak tidak dilaksanakan proses harmonisasi tersebut. Dalam penelitian ini dipergunakan metode yuridis empiris disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, himpunan penjelasan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta penelaahan bahan hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa, ditunjukkan bahwa pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah di Kabupaten Badung secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Proses harmonisasi dilakukan secara bertahap melalui harmonisasi internal di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, harmonisasi eksternal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Namun dalam praktiknya, terdapat produk hukum tertentu yang tidak melalui harmonisasi di Kanwil secara penuh, khususnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Timbulnya hambatan ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu akibat ketatnya tenggat penetapan anggaran dan lambatnya instruksi dari pemerintah pusat. Pengecualian tersebut tidak menimbulkan dampak hukum yang signifikan karena pembahasan dan koreksi substansi tetap dilakukan secara internal. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih regulasi, sehingga diperlukan mekanisme harmonisasi yang lebih adaptif terhadap produk hukum bertenggat waktu ketat tanpa mengorbankan prinsip keselarasan norma. 

This study analyzes the implementation of harmonization in regional legal drafting in Badung Regency and its impacts when not conducted. This study employs an empirical legal method combined with a statutory approach and a factual approach, compiling explanations based on information obtained from interviews with the Legal Division of the Badung Regency Regional Secretariat, as well as a review of primary and secondary legal materials based on a literature review. According to the analysis, it is shown that the implementation of harmonization of local legal products in Badung Regency has generally proceeded in accordance with the statutory regulations. The harmonization process is implemented in stages through internal harmonization within the Legal Division of the Regional Secretariat, external harmonization at the Regional Office of the Ministry of Law, and facilitation by the Legal Bureau of the Provincial Government. However, in practice, certain legal instruments do not undergo full harmonization at the Regional Office, particularly the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). These obstacles arose due to time constraints resulting from tight budget-setting deadlines and delays in instructions from the central government. These exceptions do not result in significant legal consequences because substantive discussions and corrections are still conducted internally. This study demonstrates that harmonization contributes significantly to establishing legal certainty and preventing regulatory overlap; in this regard, a harmonization mechanism is needed that is more adaptable to legal instruments with tight deadlines without compromising the principle of normative consistency.