Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional
DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional) is a journal published by Department of International Relations, Faculty of Social and Political Udayana University as a platform dedicated to a better understanding of international issues that aims to craft alternatives in international studies. DIKSHI focuses on publishing original research articles related to international and global studies, international relations, international development, diplomacy, global political economy, global politics, local and global relations, regional politics, international organization and other relevant topics. As it aims to provide better and alternative understanding in international studies, DIKSHI welcomes researchers, academicians, professionals, and students to submit their original works. DIKSHI accepts articles written in English or Bahasa Indonesia. For more information, please contact dikshi@unud.ac.id
Analisis Kegagalan South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dalam Meminimalisir Persaingan Senjatan Nuklir India-Pakistan
Abstrak South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) merupakan salah satu organisasi internasional regional yang memiliki kendala secara institusional disebabkan oleh konflik internal anggotanya. Konflik internal tersebut salah satunya yakni konflik historis Kashmir India-Pakistan yang terlalu lama berlangsung tanpa upaya mediasi dari SAARC sendiri. Dampaknya memunculkan aksi serangan kelompok teroris berorientasi Kashmir-Pakistan ke India di tahun 2016 yang mempengaruhi pembatalan KTT-19 SAARC 2016 di Pakistan dan memulai babak baru persaingan senjata nuklir India-Pakistan. Teori institusionalisme digunakan sebagai pisau analisis untuk mencari faktor yang belum dipenuhi oleh SAARC untuk menjadi organisasi internasional yang sukses. Adapun fenomena yang dianalisis yakni rentetan penyerangan oleh terorisme di India tahun 2016-2019, aktivitas persaingan senjata nuklir India-Pakistan 2016-2021, keterlibatan negara aliansi dalam pengembangan senjata nuklir India-Pakistan, dan implikasinya terhadap SAARC serta kawasan. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa SAARC belum memenuhi empat faktor yakni perkiraan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi akurat mengenai aktor, dan respon balik yang cepat sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan negara anggota terhadap relevansi SAARCKata-kunci: SAARC, India, Pakistan, Senjata nuklir, Kerja sama Abstract The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is a regional international organization that has institutional obstacles caused by internal conflicts among its members. One of these internal conflicts is the historical India-Pakistan Kashmir conflict which has been going on for too long without mediation efforts from SAARC itself. The impact gave rise to attacks by Kashmir-Pakistan oriented terrorist groups on India in 2016 which influenced the cancellation of the 19th SAARC Summit in Pakistan and started a new phase of India-Pakistan’s arms race. Institutionalism theory is used as an analytical tool to look for factors that have not been fulfilled by SAARC to become a successful international organization. This research analyzes these phenomena, such as the series of terrorist attacks in India in 2016-2019, the activities of India-Pakistan’s arms race development in 2016-2021, the involvement of alliance countries in the development of India-Pakistan nuclear weapons, and its implications for SAARC and the region. As the result of the analysis, it was found that SAARC has not fulfilled four factors, such as long-time horizon, regularity of stakes, reliability of information about the others’ actions, and quick feedback, thus affecting the level of members’ trust of SAARC’s relevance Keywords: SAARC, India, Pakistan, Nuclear Weapon, Cooperation
Copyright (c) 2025 Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional
Keberlangsungan Kerjasama Sister City Desa Mas Ubud dengan Pemerintah Misato Town Tahun 2019-2023
Abstrak Penelitian ini membahas tentang keberlangsungan kerjasama sister city antara Desa Mas dengan Pemerintah Misato Town setelah penetapan MoU Kedua pada tahun 2019-2023. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Keberlangsungan kerjasama sister city antara Desa Mas dengan Pemerintah Misato Town setelah penetapan MoU Kedua dalam 5 (lima) bidang kerjasama berjalan dengan cukup baik. Proses pembentukan kerjasama setelah penetapan MoU Kedua ditinjau dari konsep sister city dan berpedoman pada regulasi yang mengatur mengenai sister city di Indonesia. Alasan kerjasama dilandasi oleh komunikasi keduanya yang terjalin dengan baik, peningkatan bidang kebudayaan, dan peningkatan bidang ketenagakerjaan. Kerjasama yang terjalin pada bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk pendidikan non-formal,dalam bidang kebudayaan dilakukan program pertukaran dan pengenalan budaya, dalam bidang ekonomi memanfaatkan sektor pariwisata di masing-masing daerah, dalam bidang industri memanfaatkan industri kerajinan kayu yang ada di Desa Mas, kemudian dalam bidang yang terakhir, yaitu ketenagakerjaan dilakukan pengiriman tenaga kerja yang sebagian besar dilakukan oleh Desa Mas ke Misato Town. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan SDM, anggaran biaya, dan kurangnya koordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Kata-kunci : Desa Mas, paradiplomasi, Pemerintah Misato Town, sister city Abstract This study discusses the continuity of sister city cooperation between the village of Mas and the government of Misato Town after the establishment of the Second MoU in the years 2019–2023. This research is qualitative, using interview and observation techniques as data collection techniques. According to the data gathered, things are going quite well with the sister city relationship between the village of Mas and the government of Misato Town following the signing of the Second Memorandum of Understanding (MoU) in five areas of collaboration. The process of forming cooperation after the establishment of the Second MoU was reviewed based on the concept of a sister city and guided by the regulations governing sister cities in Indonesia. Reasons for cooperation are based on both well-connected communication, improved cultural fields, and improved employment fields. The cooperation in the field of education is carried out in the form of non-formal education; in the area of culture, exchange programs and cultural introduction; in the economic use of the tourism sector in the respective regions; in the industrial use of the woodworking industry that exists in the village of Mas; and in the last area, that is, employment, the shipping of labor is done mostly by the village of Mas to Misato Town. The obstacles faced are the limits of human resources, cost budget and the lack of active coordination with local government. Keywords : Desa Mas, paradiplomacy, Misato Town Governtment, sister city
Studi Komparasi Cool Japan dan Korean Wave di Indonesia
Abstrak Cool Japan dan Korean Wave merupakan dua fenomena budaya populer yang memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat Indonesia. Kendati demikian, terdapat perbedaan dan karakteristik tersendiri yang kemudian berimplikasi pada dominasinya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan strategi diplomasi publik antara Cool Japan dan Korean Wave di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pendataan studi pustaka. Berdasarkan analisis konsep soft power dan diplomasi publik, didapati bahwa Korean Wave menunjukkan pengaruh yang lebih unggul. Indikatornya dilihat dari jumlah wisatawan, penggemar dan devisa dari produk budaya populer Korea Selatan yang angkanya lebih besar dibandingkan Jepang. Melalui pijakan dimensi news management, strategic communication, dan relationship building dalam diplomasi publik, keunggulan tersebut tercipta dari agenda setting Korean Wave, antara lain menyesuaikannya dengan tren dan preferensi lokal (Indonesia), kolaborasi, keaktifan serta variasi konten budaya dari kreator asal Korea Selatan (non state actor). Sedangkan untuk Cool Japan, konten budaya dan keterlibatan aktor non-negara cenderung terbatas dan pasif. Namun keduanya, baik Cool Japan dan Korean Wave telah berhasil membangun citra di kalangan masyarakat Indonesia dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan pemerintah Indonesia. Kata-kunci : Cool Japan, Diplomasi Publik, Indonesia, Korean Wave, Soft power Abstract Cool Japan and the Korean Wave are two popular cultural phenomena that have significant influence on Indonesian society. However, there are distinct differences and characteristics that impact their dominance. This research aims to compare the public diplomacy strategies between Cool Japan and the Korean Wave in Indonesia. The author employs a descriptive qualitative method with literature study data collection techniques. Based on the analysis of soft power and public diplomacy concepts, it is found that the Korean Wave demonstrates a superior influence. Indicators include the number of tourists, fans, and revenue from South Korean popular cultural products, which are significantly higher than those from Japan. Through the dimensions of news management, strategic communication, and relationship building in public diplomacy, this superiority is achieved from the Korean Wave’s agenda setting, which includes adapting to local (Indonesian) trends and preferences, collaboration, active engagement, and the variety of cultural content from South Korean creators (non-state actors). In contrast, Cool Japan's cultural content and involvement of nonstate actors tend to be limited and passive. Nevertheless, both Cool Japan and the Korean Wave have successfully built an image among the Indonesian public and have strong diplomatic relations with the Indonesian government. Keywords : Cool Japan, Indonesia, Korean Wave, Soft power, Public Diplomacy
Aktualisasi JKT48 Sebagai Upaya Diplomasi Publik Jepang di Indonesia
Abstrak Studi ini membahas terkait dengan peranan JKT48 sebagai agen diplomasi publik dengan instrumen budaya Jepang di Indonesia. Jepang memiliki potensi soft power yang besar, khususnya budaya populer yang mampu untuk membantu negara tersebut memenuhi kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif, dengan data yang diperoleh secara sekunder dan analisis dilakukan menggunakan konsep Diplomasi Publik dan Soft Power Currencies. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam aktivitasnya JKT48 telah melakukan upaya diplomasi publik melalui tiga cara. Pertama, melakukan manajemen berita dengan memanfaatkan situs resmi dan akun official X. Kedua, upaya komunikasi strategis dilakukan melalui kampanye bahasa dan pariwisata, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan jejepangan di Indonesia. Ketiga, melalui pembangunan hubungan dengan cara aktif dalam menerima penghargaan dari kementerian Jepang dan aktif terlibat dalam program pertukaran anggota. Selain itu, JKT48 telah berhasil merepresentasikan sekaligus menyebarluaskan budaya Jepang dalam berbagai aktivitasnya di Indonesia. Grup idola ini berhasil mengemas budaya Jepang secara menarik dan menyebarkannya sesuai dengan dalam penggambaran soft power currencies, baik itu dengan cara menunjukan benignity (menyebarkan nilai-nilai positif dari budaya Jepang), meraih brilliance (menunjukan kesuksesan sehingga para penggemar merasa terinspirasi), dan menciptakan beauty (menemukan shared value dengan para penggemarnya). Dalam kesimpulannya, JKT48 telah berhasil hadir sebagai agen yang membantu Jepang dalam melaksanakan diplomasi publik dengan menyebarluaskan budaya populernya di Indonesia, hal ini membantu Jepang dalam membangun citra positif dan mempererat hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Kata-kunci : diplomasi publik, budaya populer, JKT48, soft power Abstract This study discusses the role of JKT48 as a public diplomacy agent using Japanese cultural instruments in Indonesia. Japan has great soft power potential, especially popular culture which can help the country fulfil its national interests. This research uses a quasi-qualitative method, with data obtained secondarily and analysis carried out using the concepts of Public Diplomacy and Soft Power Currencies. The analysis results from this research show that in their activities JKT48 has demonstrated public diplomacy efforts in three ways. First, news management should be carried out by utilizing the official website and official X account. Second, strategic communication efforts are out through language and tourism campaigns, as well as actively participating in various Japanese activities in Indonesia. Third, through relationship building by actively assisting in receiving awards from Japanese ministries and being actively involved in member exchange programs. Apart from that, JKT48 has succeed in representing and spreading Japanese culture in their various activities in Indonesia. This idol group has succeeded in showcased and disseminated Japanese culture attractively in line with the depiction of soft power currencies, which include showing benignity (spreading positive values from Japanese culture), achieving brilliance (showing success so that fans feel inspired), and creating beauty (finding shared value with their fans). In conclusion, JKT48 has succeeded in appearing as an agent that helps Japan carry out public diplomacy by disseminating its popular culture in Indonesia. This helps Japan build a positive image and strengthen its diplomatic relations with Indonesia. Keywords : JKT48, public diplomacy, popular culture, soft power
Strategi Rusia Mengelola Invasinya di Ukraina Sebagai Upaya Melemahkan Amerika Serikat
Abstrak Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 merupakan konflik terbesar abad ke-21. Meski tampaknya baru terjadi baru-baru ini, namun akar permasalahannya bisa ditelusuri kembali ke era pasca-Soviet, yang ditandai dengan persepsi Rusia mengenai campur tangan Barat di Eropa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konflik berkepanjangan Rusia dengan Ukraina berfungsi sebagai manuver strategis untuk menguras sumber daya AS dan mengacaukan lanskap politiknya. Dalam penelitian ini, konsep state fragility dan teori Realisme Neoklasik diaplikasikan untuk memahami manuver-manuver Russia dalam memanajemen invasinya sebagai upaya melemahkan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis dokumen negara dan beberapa jurnal ilmiah untuk mengetahui tren yang terjadi akibat invasi ini dan dampaknya terhadap Amerika Serikat. Hasil temuan menunjukkan bahwa dengan memperpanjang konflik, Rusia bertujuan untuk memaksa AS memberikan dukungan finansial dan militer yang terus-menerus kepada Ukraina, sehingga meningkatkan tekanan ekonomi dan ketidakstabilan politik di dalam AS. Manipulasi pasokan energi global, terutama melalui kontrol ekspor minyak dan gas merupakan elemen penting dari strategi ini, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan menantang pengaruh global AS. Kata-kunci: Amerika Serikat, destabilisasi ekonomi., manipulasi energi, NATO, realisme neoklasik, strategi geopolitik, Ukraina, Rusia Abstract The conflict between Russia and Ukraine, which began in February 2022, is the largest conflict of the 21st century. Although it seems to have happened recently, the roots of the problem can be traced back to the postSoviet era, which was marked by Russia's perception of Western interference in Eastern Europe. This research aims to explain how Russia's prolonged conflict with Ukraine serves as a strategic maneuver to drain US resources and encompass its political landscape. In this research, the concepts of State Fragility and Neoclassical Realism theory are applied to understand Russia's maneuvers in managing its invasion as an effort to involve the United States. This research uses qualitative analysis by analyzing state documents and several scientific journals to analyze the trends that occurred as a result of this invasion and its impact on the United States. The findings suggest that with a prolonged conflict, Russia aims to force the US to provide continued financial and military support to Ukraine, thereby increasing economic pressure and political instability within the US. Manipulation of global energy supplies, particularly through control of oil and gas exports, is an important element of this strategy, creating economic instability and challenging US global influence. Keywords: Economic destabilization, energy manipulation, geopolitical strategy, NATO, neoclassical realism, Russia, Ukraine, United States
PERAN AURIGA DI PAPUA : IMPLEMENTASI SVLK DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR (2015-2019)
Abstrak Hutan di Indonesia didominasi oleh Hutan Papua yang luasnya 32,2% dari total hutan Indonesia. Hal ini menjadikan hutan papua sebagai sasaran utama bagi pelaku pembalakan liar. Menanggapi hal tersebut, Isu ini membuahkan suatu kerjasama dengan Uni Eropa yang dinamakan dengan FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade- Voluntary Partnership Agreement) yang mana merupakan lisensi yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan illegal logging dengan memperkuat penjagaan hutan lestari. Penelitian ini berlandaskan Green Political Theory dalam melihat peran Auriga sebagai NGO yang merupakan desentralisasi antara pemerintah dan masyarakat adat di Papua. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep NGO yang memilki peran tersendiri dalam menangani suatu kebijakan. Dalam hal ini Auriga memiliki dua peran yaitu peran advokasi dan persuasi. Penelitian ini tentunya menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data serta analisis yang ada dalam penelitian iniHasil dari FLEGT-VPA membuahkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang menjadi regulasi baru yang harus diikuti untuk memberikan hasil hutan yang legal dan dapat dipasarkan secara internasional. Menanggapi masalah ini, adapun peran organisasi non- pemerintah yaitu Auriga yang membantu untuk merealisasikan proses SVLK di Papua. Kata-kunci : Auriga, Papua, Pembalakan Liar, NGO, dan SVLK Abstract Forests in Indonesia are dominated by Papua Forests, which cover 32.2% of Indonesia's total forests. This makes Papua's forests the main target for illegal loggers. In response to this, this issue resulted in a collaboration with the European Union called FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement) which is a license that aims to reduce illegal logging activities by strengthening sustainable forest protection This research is based on Green Political Theory in looking at Auriga's role as an NGO which is decentralized between the government and indigenous communities. Apart from that, this research uses the concept of NGOs which have their own role in handling a policy. In this case, Auriga has two roles, namely the role of advocacy and persuasion. This research certainly uses qualitative methods to explain the data and analysis in this research.The results of FLEGT-VPA resulted in SVLK which became a new regulation that must be followed to provide forest products that are legal and can be marketed internationally. Responding to this problem, the role of a non- governmental organization, namely Auriga, is helping to realize SVLK in Papua. Keywords : Auriga, Papua Illegal Logging, NGO, and SVLK
Kerja Sama United Nations Children’s Fund (Unicef) Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023
Abstrak Tujuan dari peneitian ini yaitu menganalisis serta mendeskripsikan kemitraan antara UNICEF dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Peneitian ini menggunakan jenis kualitatif. UNICEF sebagai organisasi yang memiliki fokus untuk menyeamatkan kehidupan anak-anak hadir untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Kawasan Timur Indonesia.Pemerintah sebagai aktor negara meakukan berbagai upaya untuk menyeesaikan masalah ini, termasuk menjalin kerja sama dengan UNICEF. Kerja sama yang terjalin antara Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan UNICEF adalah mealui implementasi kebijakan dan program Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Program OCSE merupakan situasi yang meibatkan digital, internet dan teknologi komunikasi pada titik tertentu seama kontinum penyalahgunaan atau eksploitasi. OCSEA bisa terjadi sepenuhnya secara online atau mealui gabungan interaksi online dan tatap muka antara peaku dan anak-anak. Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) termasuk eksploitasi dan peecehan seksual terhadap anak secara online serangkaian praktik yang terus berkembang. Kata kunci: BaKTI,Kekerasan Anak, Kerja Sama, Indonesia, UNICEF, OCSEA Abstract The purpose of this research is to analyze and describe the partnership between UNICEF and the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI) to overcome the problem of violence against children. This research uses qualitative type. UNICEF as an organization that focuses on saving children's lives is present to overcome the problem of violence against children in Eastern Indonesia. The government as a state actor has made various efforts to solve this problem, including collaborating with UNICEF. The cooperation between the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI) and UNICEF is through the implementation of policies and programs on Online Child Sexual Exploitation and Abuse. The OCSE program is a situation that involves digital, internet and communication technology at some point along the continuum of abuse or exploitation. OCSEA can occur entirely online or through a combination of online and face-to-face interactions between perpetrators and children. Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) includes online child sexual exploitation and abuse, a growing set of practices. Keywords: BaKTI,Cooperation, Child Violence Indonesia, UNICEF, OCSEA
Kepentingan Tiongkok Untuk Tetap Mempertahankan Hubungan Diplomatik Dengan Afghanistan-Taliban
Abstrak Penelitian ini mengkaji kepentingan Tiongkok dalam mempertahankan hubungan dengan Afghan-Taliban pada tahun 2021 melalui analisis sistemik. Sejak 1955, Afghanistan dianggap sebagai negara periferi mulai menarik perhatian Tiongkok ketika invasi AS di Afghanistan pada tahun 2001. Konflik Taliban-AS membuat Tiongkok menjauhi Taliban dan mendekatkan diri kepada Afganistan demi preferensi ekonomi mereka. Pada 2021, meski Taliban kembali berkuasa dan mendapat isolasi internasional, Tiongkok tetap melanjutkan hubungan bilateralnya dengan Afghan-Taliban. Dengan perspektif Realisme Defensif dan metode kualitatif digunakan untuk mengetahui kepentingan Tiongkok di Afghanistan. Penelitian ini mengindentifikasi bahwa dinamika sistemik memengaruhi kebijakan Tiongkok dan dinamika Afghanistan-Taliban yang pada akhirnya mendorong Tiongkok untuk mempertahankan hubungan tersebut. Konsep Geo-ekonomi memperkuat argumentasi terutama terkait proyek OBOR dan pergeseran kapabilitas dari militer ke ekonomi di Asia Tengah. Kata-kunci : Afghanistan, Kepentingan, Mempertahankan hubungan, Realisme Defensif, Sistemik, Taliban, Tiongkok Abstract This study examines China’s interest in maintaining relations with the Afghan-Taliban in 2021 through a systemic analysis. Since 1955, Afghanistan was regarded as a peripheral state but began attracting China’s attention following the US invasion of Afghanistan in 2001. The Taliban-US conflict led China to distance itself from the Taliban while aligning more closely with Afghanistan to pursue its economic preferences. In 2021, despite the Taliban’s return to power and international isolation, China continued its bilateral relationship with the Afghan-Taliban. Using Defensive Realism and a qualitative method to explore China’s interests in Afghanistan, the study finds that systemic dynamics influence China’s policy as well as the dynamics between Afghanistan and the Taliban, prompting China to sustain these relations. The concept of geo-economics strengthens the argument, particularly regarding the OBOR project and the shift from military to economic capabilities in Central Asia. Keywords : Afghanistan, China, Interest, Maintaining Relations, Defensive Realism, Systemic, Taliban,
Geopolitik China di Kawasan Afrika Timur melalui Proyek Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kenya
Abstrak Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, China kini telah memperluas pengaruh geopolitiknya di dunia internasional. China melihat kawasan Afrika Timur sebagai wilayah yang cukup potensial untuk dijadikan target proyek Belt and Road Initiative (BRI). Melalui kerangka kerja BRI, China menjadikan Kenya sebagai mitra untuk melakukan kerja sama dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proyeksi kekuatan China di kawasan Afrika Timur, khususnya negara Kenya. Penulis menggunakan teori geopolitik dengan unsur pembentuknya, yaitu geostrategi dan geo-ekonomi, untuk menganalisis isu penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa geostrategi China diwujudkan dalam bentuk kemitraan dengan Kenya untuk pembukaan jalur perdagangan sesuai skema kebijakan BRI. Jalur transportasi tersebut, berdasarkan sudut pandang geo-ekonomi dapat diidentifikasi melalui pembangunan infrastruktur jalan raya dan jalur kereta api serta rekonstruksi beberapa pelabuhan induk di wilayah Mombasa, Kenya yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan aktifitas ekonomi China melalui perdagangan di kawasan Afrika Timur. Keberhasilan China dalam melakukan pengontrolan wilayah di Kenya membuka peluang ekspansi pasar di kawasan Afrika Timur, yang mendatangkan keuntungan sejumlah USD 112,8 Miliar pada periode tahun 2018. Kata-kunci : Afrika Timur, China, Geo-ekonomi, Geopolitik, Geostrategi, Kenya Abstract As the country with the second largest economy in the world, China has now expanded its geopolitical influence internationally. China sees the East African region as a potential area to be targeted for the Belt and Road Initiative (BRI) project. Through the BRI framework, China has made Kenya a partner for cooperation in the form of infrastructure and transportation development. This research aims to explain China's power projection in the East African region, especially Kenya. The author uses geopolitical theory with its constituent elements, namely geostrategy and geo-economics, to analyze research issues qualitatively. The research results show that China's geostrategy is realized in the form of a partnership with Kenya to open trade routes according to the BRI policy scheme. These transportation routes, based on a geo-economic perspective, can be identified through the construction of road and railway infrastructure as well as the reconstruction of several main ports in the Mombasa region, Kenya, which aims to accelerate the growth of China's economic activities through trade in the East African region. China's success in controlling territory in Kenya opened up opportunities for market expansion in the East African region, which brought in profits of USD 112.8 billion in the period 2018. Keywords : China, East Africa, Geo-ecconomics, Geopolitics, Geostrategy, Kenya
Strategi Tiongkok Memperluas Jangkauan Aktivitasnya di Kawasan Arktik
Abstrak Perubahan iklim telah membuka peluang eksplorasi sumber daya dan jalur maritim baru yang menarik perhatian Tiongkok ke kawasan Arktik. Penelitian ini menganalisis strategi Tiongkok di Arktik dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan Realisme Ofensif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis dokumen kebijakan dan tulisan yang relevan mengenai keterlibatan Tiongkok di Arktik. Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi Tiongkok terbagi dalam tiga domain kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tatanan dunia. Tiongkok telah berinvestasi dalam meningkatkan kemampuan militernya untuk menavigasi perairan Arktik, eksplorasi sumber daya Arktik, dan mengembangkan Jalur Sutra Kutub. Melalui konsep Realisme Ofensif, strategi Tiongkok di Arktik ditujukan untuk memaksimalkan kekuatan dan memperluas lingkup pengaruhnya untuk memperkuat posisinya di Arktik dan mengamankan akses terhadap sumber daya Arktik. Kesimpulannya, strategi Tiongkok di Arktik menggarisbawahi ambisi Tiongkok untuk memaksimalkan kekuatan dan pengaruhnya dengan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk beroperasi di kawasan Arktik, integrasi ekonomi, eksplorasi sumber daya, dan mengamankan rute maritim alternatif. Hal ini dapat membantu Tiongkok untuk memposisikan dirinya sebagai aktor penting dalam dinamika kawasan Arktik Kata-kunci : Arktik, Kepentingan Nasional, Maksimalisasi Kekuatan, Pengaruh, Realisme Ofensif, Tiongkok. Abstract Climate change has opened opportunities for resource exploration and new maritime routes that attract China’s strategic interest in the Arctic region. This thesis explores China’s strategies in the Arctic by using the concept of national interests and Offensive Realism. This thesis uses qualitative analysis of policy documents and relevant research papers on China’s Arctic engagements. The findings indicate that China's strategies are divided into three domains of national interests, namely defense interests, economic interests, and world order interests. China has invested in increasing its military capabilities to navigate Arctic waters, Arctic resources exploration, and developing the Polar Silk Road. Through the concept of Offensive Realism, China’s Arctic strategies are aimed at power maximization and expanding its sphere of influence to strengthen its position in the Arctic and secure Arctic resources. In conclusion, China's Arctic strategy underscores its ambition to maximize power and influence by increasing its capabilities to operate in the Arctic region, economic integration, resource exploration, and securing maritime routes. This can aid China to position itself as a dominant actor in Arctic region’s dynamics.. Keywords : Arctic, China, Influence, National Interests, Offensive Realism, Power Maximization.
Upaya Diplomasi Publik Pemerintah Korea Selatan Melalui K-Beauty Untuk Meningkatkan Pengaruh di Amerika Serikat Tahun 2019-2022
Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan bagaimana Korea Selatan memanfaatkan K-Beauty sebagai salah satu bentuk soft power untuk menjadi instrumen diplomasi publik di Amerika Serikat. Meskipun kedua negara telah menjalin kerja sama selama beberapa dekade, diplomasi publik yang dijalankan Korea Selatan tetap harus berhadapan dengan persepsi negatif publik Amerika Serikat terhadap kebudayaan Korea Selatan, serta dinamika hubungan kerja sama antar pemerintah. Berdasarkan data primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa upaya diplomasi publik Korea Selatan melalui K-Beauty dilakukan melalui: (1) manajemen berita melalui kerja sama dengan influencer Amerika Serikat dan situs web K-Beauty; (2) komunikasi strategis melalui pidato pemerintah, kerja sama Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dengan Institut Industri Kosmetik Korea dalam penyelenggaraan K-Beauty Brand Show, serta menggandeng grup vokal pria BTS sebagai duta jenama; (3) pembangunan hubungan melalui pelatihan dan pameran bertaraf internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan K-Beauty sebagai alat diplomasi publik berperan penting dalam pembentukan citra positif kebudayaan Korea Selatan di kalangan publik Amerika Serikat. Kata kunci: Soft Power, K-Beauty, Diplomasi Publik. Abstract This study employs a qualitative-descriptive method to examine how South Korea utilizes K-Beauty as a form of soft power and an instrument of public diplomacy in the United States. Although the two countries have maintained cooperative relations for several decades, South Korea’s public diplomacy efforts must contend with negative perceptions among the American public toward Korean culture, as well as the dynamics of intergovernmental cooperation. Based on primary and secondary data, the research finds that South Korea’s public diplomacy through K-Beauty is implemented in three ways: (1) news management through collaboration with American influencers and the official K-Beauty website; (2) strategic communication through government speeches, cooperation between the Ministry of Health and Welfare and the Korea Cosmetic Industry Institute in organizing the K-Beauty Brand Show, and the appointment of the boy group BTS as brand ambassadors; (3) relationship building through international-standard training and exhibitions. The study concludes that the use of K-Beauty as a tool of South Korean public diplomacy plays a significant role in shaping a positive cultural image among the American public. Keywords: Soft Power, K-Beauty, Public Diplomacy
Upaya Sekuritisasi Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Muslim oleh Pemerintah Austria Tahun 2015-2021
Abstrak Penelitian ini mengkaji upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Austria terhadap pengungsi Muslim dan pencari suaka pada tahun 2015 hingga 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi Austria terhadap pengungsi sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan publik dan identitas budaya mendorong lahirnya kebijakan signifikan. Pada awalnya, isu pengungsi dan pencari suaka Muslim tidak dianggap sebagai isu keamanan, namun sejak 2015 isu tersebut mulai dipersepsikan sebagai ancaman. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sudut pandang masyarakat Austria yang dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam mensekuritisasi isu tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi, penelitian ini menelusuri peran pemerintah sebagai aktor sekuritisasi yang memanfaatkan speech act untuk mengonstruksikan pengungsi sebagai ancaman keamanan. Tulisan ini juga menyoroti titik temu antara persoalan keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Melalui analisis kualitatif terhadap pernyataan serta kebijakan pemerintah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai implikasi lebih luas dari sekuritisasi terhadap persepsi publik dan proses pembuatan kebijakan di Austria. Kata-kunci: Austria, Muslim, Pengungsi, Pencari Suaka, Sekuritisasi. Abstract This research examines the Austrian government's securitization efforts towards Muslim refugees and asylum seekers from 2015 to 2021. The study aims to analyze how Austria's perception of refugees as an existential threat to public security and cultural identity has prompted significant policy decisions. Initially, the issue of Muslim refugees and asylum seekers in Austria was not considered a security issue, but in 2015 it began to be perceived by the government as such. This indicates a shift in Austrian society’s perspective, viewing Muslim refugees and asylum seekers as a security threat. The change in public perception is the result of the government’s role in securitizing the issue. Using the securitization theoretical framework, this research investigates the role of the government as a securitizing actor that employs speech acts to construct refugees as a security threat. This paper also highlights the intersection between national security concerns and humanitarian obligations under the 1951 Refugee Convention. Through qualitative analysis of government statements and policies, this research provides insights into the broader implications of securitization for public perception and policymaking in Austria. Keywords: Austria, Asylum Seekers, Muslims, Refugees, Securitization.
Alasan Korea Selatan Bergabung pada Kerja Sama Trilateral Bersama Amerika Serikat dan Jepang dengan Mengompromikan Beban Sejarah
Abstrak Korea Selatan merupakan negara di kawasan Asia Timur yang masih memiliki konflik sejarah dengan Jepang yang juga berada di kawasan yang sama. Hingga saat ini, permasalahan tersebut kerap menghambat hubungan Korea Selatan dan Jepang, termasuk kerja sama antar kedua negara. Namun, pada tahun 2023 Korea Selatan memutuskan bergabung dalam kerja sama trilateral di bidang keamanan, ekonomi, dan teknologi bersama Jepang dan Amerika Serikat dengan mengompromikan beban sejarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori neorealisme serta konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan mengompromikan beban sejarah dengan Jepang dalam kerja sama trilateral untuk mencapai kepentingan nasionalnya di bidang pertahanan, ekonomi dan teknologi, ideologi, serta tatanan dunia. Dalam bidang pertahanan, Korea Selatan berkepentingan pada peningkatan teknologi dan senjata militer seiring meningkatnya ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, menjadi salah satu negara dengan kekuatan industri pertahanan pada tahun 2027, serta penambahan anggaran militer untuk pemenuhan pengadaan senjata dan teknologi militer. Dalam bidang ekonomi dan teknologi, Korea Selatan memiliki kepentingan pada peningkatan keamanan ekonomi untuk melindungi perekonomiannya, peningkatan ekspor, dan penguasaan teknologi. Pada aspek ideologi, Korea Selatan berupaya melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi Korea Utara. Sementara itu, dalam bidang tatanan dunia, Korea Selatan berusaha meningkatkan sistem ekonomi dan politik internasional untuk mempertahankan posisinya di tatanan global. Kata-kunci: kepentingan nasional, kerja sama, Korea Selatan Abstract South Korea is a country in the East Asia region that still has historical conflicts with Japan, which is also located in the same region. Until now, these issues have often hampered relations between South Korea and Japan, including cooperation between the two countries. However, in 2023 South Korea decided to join trilateral cooperation in the fields of security, economy, and technology with Japan and the United States by compromising its historical burdens. This research uses descriptive qualitative methods, neorealism theory, and the concept of national interests. The results show that South Korea compromised its historical burdens with Japan in trilateral cooperation to achieve its national interests in the fields of defense, economy and technology, ideology, and world order. In defense, South Korea’s interests include strengthening military technology and weapons in line with the increasing missile and nuclear threats from North Korea, becoming one of the countries with a strong defense industry by 2027, and increasing its military budget to support weapons and technology procurement. In the economic and technological fields, South Korea seeks to enhance economic security to protect its economy, increase exports, and advance its technological capabilities. Regarding ideology, South Korea aims to safeguard its national ideology against threats from North Korea. Finally, in terms of world order, South Korea strives to improve its international economic and political system to maintain its position in the global order. Keywords: cooperation, national interest, South Korea
Aktualisasi Responsibility to Protect (RTPR) Indonesia: Implementasi Portal Peduli WNI sebagai Upaya Perlindungan di Persatuan Emirat Arab (PEA)
Abstrak Aktualisasi Responsibility to Protect (RTPR) Indonesia: Implementasi Portal Peduli WNI sebagai Upaya Perlindungan di Persatuan Emirat Arab (PEA) Studi ini mengkaji implementasi Portal Peduli WNI sebagai perwujudan aktualisasi Responsibility to Protect Indonesia, khususnya di Persatuan Emirat Arab (PEA). Tulisan ini meneliti peran Portal Peduli WNI sebagai garda terdepan yang signifikan dalam perlindungan dan pelayanan bagi WNI di PEA guna mewujudkan Responsibility to Protect Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait bagaimana Portal Peduli WNI mengoptimalkan pelayanan serta perlindungan bagi WNI yang tersebar di PEA. Berdasarkan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Portal Peduli WNI di PEA telah berperan signifikan, tidak hanya sebagai basis data WNI, tetapi juga berhasil mengatasi berbagai kasus yang melibatkan WNI di PEA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktualisasi Responsibility to Protect Indonesia melalui implementasi Portal Peduli WNI menimbulkan dinamika yang kompleks. Implementasi Portal Peduli WNI tidak selalu berjalan sempurna sesuai harapan, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai aktor terkait untuk mengoptimalkan peran portal tersebut. Kata kunci: Perlindungan WNI, Persatuan Emirat Arab (PEA), Portal Peduli WNI, Responsibility to Protect Indonesia Abstract This study examines the implementation of Portal Peduli WNI as an embodiment of the actualization of the Responsibility to Protect Indonesia, especially in the United Arab Emirates (UAE). The study analyzes the role of Portal Peduli WNI as a significant front guard in the process of protecting and serving Indonesian citizens in the UAE in order to realize the Responsibility to Protect Indonesia. The aim of this study is to provide an explanation of how Portal Peduli WNI optimizes services and protection for Indonesian citizens in the UAE. Referring to secondary data, this study found that the implementation of Portal Peduli WNI in the UAE has significantly fulfilled its role, not only as a basis for Indonesian Citizen Electronic Data but also in successfully resolving various cases involving Indonesian citizens. The study concludes that the realization of Responsibility to Protect Indonesia through the implementation of Portal Peduli WNI in the UAE has created complex dynamics. The implementation is not always perfect as expected; therefore, optimizing Portal Peduli WNI requires strong, continuous synergy among all actors involved. Keywords: Portal Peduli WNI, Protection of Indonesian Citizens, United Arab Emirates (UAE), Responsibility to Protect Indonesia
Hambatan United Nations Women dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus: Tradisi Budaya Karo-Kari di Pakistan Tahun 2018)
Abstrak UN Women hadir untuk mengatasi kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan adalah Karo Kari, yaitu praktik kekerasan yang dilakukan atas dasar kehormatan. Tradisi ini berakar dari budaya patriarki dan dianggap benar secara sosial oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi UN Women dalam mengatasi isu Karo Kari. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional, budaya patriarki, dan kekerasan berbasis gender (gender-based violence) yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi UN Women meliputi keterbatasan akses hukum dan perlindungan bagi perempuan di Pakistan, yang mengakibatkan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak serta memperoleh keadilan. Selain itu, terdapat penolakan terhadap kampanye HeForShe oleh sebagian laki-laki karena dianggap mengganggu struktur sosial. Hambatan lainnya adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap isu Karo Kari, yang ditunjukkan oleh minimnya partisipasi dalam kampanye, ketiadaan aktivis khusus yang menangani isu ini, serta tidak adanya penindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kata Kunci: Budaya Patriarki, Karo Kari, Kekerasan Berbasis Gender, Pakistan, UN Women Abstract UN Women exists to address cases of gender-based violence against women. Karo Kari is a form of gender-based violence in Pakistan, committed in the name of honor. This practice is rooted in a patriarchal culture that is considered socially acceptable by the local community. This research aims to identify the obstacles faced by UN Women in addressing the Karo Kari issue. The study employs the concepts of international organizations, patriarchal culture, and gender-based violence, analyzed qualitatively through a literature review. The findings reveal several obstacles, including limited legal access and protection for women in Pakistan, which makes it difficult for them to fight for their rights and obtain justice. Additionally, the HeForShe campaign faced rejection from men who perceived it as a disruption to the social structure. Another challenge is the lack of public concern regarding the Karo Kari issue, reflected in low community participation in campaigns, the absence of activists specifically addressing this issue, and the lack of strict legal enforcement against human rights violations. Keywords: Patriarchal Culture, Karo Kari, Gender-Based Violence, Pakistan, UN Women
Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) atas Isu Pengelolaan Lahan Sawit
Abstrak Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar yang berpengaruh bagi Indonesia karena dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia, 14,5% di antaranya diimpor oleh Uni Eropa. Baru-baru ini Uni Eropa menetapkan regulasi baru yang mencakup standarisasi uji kelayakan bebas deforestasi, aturan legalitas asal produksi, keterlacakan berdasarkan daerah asal lahan, serta penggolongan berdasarkan risiko deforestasi. Regulasi tersebut dipandang sebagai hambatan non-tarif yang mengancam komoditas unggulan Indonesia, yakni produk kelapa sawit. Penelitian ini menganalisis lebih dalam upaya diplomasi ekonomi dan diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi EUDR. Hasil penelitian menunjukkan adanya respons positif dari Uni Eropa terhadap berbagai langkah yang ditempuh Indonesia, mulai dari mengirimkan surat, menginisiasi joint letter, melaksanakan joint mission, melakukan dialog dengan Uni Eropa dan produsen kelapa sawit dunia, mempercepat pemenuhan standar EUDR, hingga mengajukan pembentukan Ad Hoc Joint Task Force atau gugus tugas gabungan. Uni Eropa memberikan respons positif dengan menyetujui pembentukan gugus tugas gabungan tersebut bersama Indonesia dan Malaysia untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari EUDR, khususnya yang juga mengancam negara-negara produsen kelapa sawit. Kata kunci: EUDR, Ekspor Minyak Kelapa Sawit, Hambatan Non-Tarif, Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perdagangan. Abstract The European Union is an influential market for Indonesia, as 14.5% of Indonesia’s total CPO exports are imported by the European Union. Recently, the European Union issued new regulations that include the standardization of deforestation-free feasibility tests, rules on the legality of production origins, traceability based on the area of land origin, and classification based on the risk of deforestation. These regulations are viewed as non-tariff barriers that threaten Indonesia’s key commodity, palm oil. This research analyzes in greater depth the economic diplomacy and trade diplomacy efforts carried out by Indonesia in responding to the EUDR. The findings show that the European Union gave positive responses to various efforts made by Indonesia, including sending letters, initiating a joint letter, carrying out a joint mission, holding dialogues with the European Union and global palm oil producers, accelerating compliance with EUDR standards, and proposing the establishment of an Ad Hoc Joint Task Force. The European Union responded positively by agreeing to form this task force, known as the Ad Hoc Joint Task Force, together with Indonesia and Malaysia to seek joint solutions to the problems arising from the EUDR, particularly those that also threaten palm oil–producing countries. Keywords: EUDR, Palm Oil Exports, Non-Tariff Barriers, Economic Diplomacy, Trade Diplomacy
Budaya Populer Anime Sebagai Nation Branding Jepang Untuk Meningkatkan Pariwisata
Abstrak Jepang sebagai negara maju menjadi salah satu negara yang telah menerapkan diplomasi pariwisata dengan memanfaatkan budaya populer, yakni anime. Anime sebagai budaya populer menjadi wadah bagi pemerintah Jepang untuk meningkatkan pariwisata dengan menggaet penggemar melalui informasi yang ditampilkan dalam karya anime. Latar belakang ini menjadi landasan penulis untuk mengangkat topik anime sebagai nation branding dengan menggunakan metode kualitatif serta konsep soft power dan content tourism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten anime memengaruhi pertumbuhan pariwisata. Hal ini didukung oleh data dari produksi anime Yakunara Mug Cup mo, Yama no Susume: Next Summit, Yuru Camp 2nd Season, dan Sora no Aosa wo Shiru Hito yo yang berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisata di tiga prefektur Jepang, yaitu Gifu, Shizuoka, dan Saitama. Peningkatan kunjungan tersebut terjadi karena pemerintah Jepang melakukan diskusi dan kerja sama dengan produser anime untuk menghadirkan lanskap prefektur sebagai latar cerita, baik suasana, keadaan, maupun keindahan alamnya. Informasi tersebut kemudian menjadi daya tarik bagi penonton, sehingga mendorong mereka melakukan kunjungan atau anime pilgrimage ke Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang juga memanfaatkan produk anime dalam promosi pariwisata melalui akun resmi di internet maupun sarana lainnya. Rangkaian strategi nation branding yang memanfaatkan budaya populer anime tersebut terbukti berhasil meningkatkan pariwisata Jepang. Kata kunci: Anime, Diplomasi Pariwisata, Jepang, Nation Branding, Pariwisata Abstract Japan, as a developed country, has become one of the countries that has implemented tourism diplomacy using its popular culture, namely anime. Anime, as a popular culture, has become a medium for the Japanese government to enhance tourism by attracting fans through the information conveyed in anime. This background became the foundation for raising anime-related topics such as nation branding using qualitative methods, as well as the concepts of soft power and content tourism. Research results show that anime content affects the growth of tourism. This is supported by data from the anime productions Yakunara Mug Cup mo, Yama no Susume: Next Summit, Yuru Camp 2nd Season, and Sora no Aosa wo Shiru Hito yo, which have increased visits to three Japanese prefectures, including Gifu, Shizuoka, and Saitama. The increase in visits has been achieved because the Japanese government has discussed and collaborated with producers to incorporate prefectural landscapes into anime works, including atmosphere, conditions, and natural beauty. This information then became an attraction for audiences, encouraging them to visit or make a pilgrimage to Japan. In addition, the Japanese government also promotes tourism to the public using anime products through its official accounts, both on the internet and other media. A series of branding strategies that leveraged anime’s popular culture has therefore succeeded in boosting Japanese tourism. Keywords: Anime, Japan, Nation Branding, Tourism, Tourism Diplomacy
Alasan Masyarakat Bumiputera Malaysia Melakukan Penolakan Terhadap Ratifikasi ICERD di Malaysia pada Tahun 2018
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik penolakan masyarakat Bumiputera Malaysia terhadap International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan kerangka konseptual politik identitas, identitas etnis, dan primordialisme. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan peran etnis dalam pembentukan politik identitas, konsep identitas etnis dalam pembentukan masyarakat, serta konsep primordialisme dalam fenomena penolakan ratifikasi konvensi yang terjadi pada tahun 2018 di Malaysia. Primordialisme, sebagai sebuah konsep yang membentuk masyarakat dan solidaritas kelompok, mengikat individu berdasarkan hubungan genetik, kesamaan budaya seperti bahasa, agama, wilayah, dan kekerabatan. Hal ini menjadi salah satu faktor kuat bagi masyarakat Melayu Malaysia atau yang dikenal sebagai Bumiputera untuk menolak ratifikasi ICERD. Penolakan tersebut terjadi karena isi konvensi dianggap bertentangan dengan konstitusi yang selama ini diterapkan dan dilestarikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis alasan di balik terwujudnya politik identitas yang berakar pada identitas etnis dan primordialisme dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjadi alasan utama penolakan Malaysia sebagai sebuah negara terhadap ratifikasi ICERD. Kata-kunci : Bumiputera, ICERD, Identitas Etnis, Politik Identitas, Primordialisme. Abstract This research aims to analyze the reasons behind the rejection of the Malaysian Bumiputera community toward the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) in 2018. The study employs a qualitative-descriptive method with the conceptual framework of identity politics, ethnic identity, and primordialism. These three concepts are used to explain the role of ethnicity in the formation of identity politics, the role of ethnic identity in shaping society, and the concept of primordialism in understanding the phenomenon of rejection of the convention in Malaysia. Primordialism, as a concept that shapes society and builds group solidarity, binds individuals through genetic relationships, cultural similarities in language, religion, region, and kinship. This factor strongly influenced the Malaysian Malay community, or Bumiputera, to reject the ratification of ICERD, as its contents were considered contradictory to the constitution that has long been implemented and preserved by both the government and society. This research concludes that the rejection of ICERD was driven by the realization of identity politics rooted in ethnic identity and primordialism, which ultimately became the main reason behind Malaysia’s refusal to ratify the convention. Keywords :Bumiputera, Ethnic Identity, ICERD, Identity Politics, Primordialism
Peran Taylor Swift Sebagai Norm Entrepreneurs Dalam Upaya Promosi Equality Rights di Amerika Serikat
Abstrak Studi ini membahas tentang peran Taylor Swift sebagai norm entrepreneurs dan upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk promosi equality rights di Amerika Serikat. Penelitian ini menggambarkan signifikansi peran Taylor Swift sebagai norm entrepreneurs dalam proses penanaman kembali norma melalui konsep model siklus norma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara detail subjek yaitu Taylor Swift. Berdasarkan data sekunder, Konsep The Linguistic Turn oleh Onuf, dan Model Siklus Norma, penelitian ini berhasil memperlihatkan peran penting Taylor Swift pada semua tahapan model siklus norma. Peran penting ini kemudian diwujudkan dan digambarkan dalam upaya-upaya nyata yang dilakukan Taylor Swift untuk mempromosikan equality rights di Amerika Serikat, yaitu melalui (1) lagu The Man dan You Need To Calm Down, (2) konser The Eras Tour, (3) film dokumenter Miss Americana serta political endorsement untuk partai Demokrat melalui sosial media. Melalui upaya ini Taylor Swift berusaha memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat terutama perempuan dan komunitas LGBTQ+. Signifikansi peran Taylor Swift ini berhasil mencapai proses norm cascade pada model siklus norma yang ditandai dengan usaha perjuangan dan pembentukan kebijakan sesuai dengan norma, yaitu Equality Act. Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan Taylor Swift dengan kapabilitas yang dimiliki dapat menjadi norm entrepreneurs yang memiliki peran penting dalam proses penanaman kembali norma equality rights, baik pada tahap norm emergence, norm cascade, dan internalisasi melalui berbagai upaya nyata. Kata-kunci : equality rights, komunitas LGBTQ+, norm entrepreneurs, perempuan, Taylor Swift Abstract This study discusses Taylor Swift's role as a norm entrepreneur and the real efforts to promote equality rights in the United States. This research illustrates the significance of Taylor Swift's role as a norm entrepreneur in the process of re-instilling norms through the concept of the norm life cycle model. This research uses descriptive qualitative methods to describe in detail the subject, Taylor Swift. Based on secondary data, the concept of The Linguistic by Onuf, and the Norm Life Cycle, this research succeeded in showing Taylor Swift's important role in all stages of the norm life cycle model. This important role is illustrated in the real efforts of Taylor Swift to promote equality rights in the United States, such as (1) the songs The Man and You Need To Calm Down, (2) The Eras Tour concert, (3) the documentary Miss Americana, as well as (4) political endorsements for the Democratic Party through social media. Through these efforts, Taylor Swift is trying to fight for equal rights for all people in the United States, especially women and the LGBTQ+ community. The significance of Taylor Swift's role is that she succeeded in achieving the norm cascade process in the norm life cycle model, which is characterized by efforts to form policies in accordance with norms, namely the Equality Act. The conclusion of this research shows that Taylor Swift, with her capabilities, can become a norm entrepreneur who has an important role in the process of re-instilling the norm of equality rights at the stages of norm emergence, norm cascade, and internalization through various real efforts. Keywords : equality rights, LGBTQ+ community, norm entrepreneurs, Taylor Swift, women
Strategi Geopolitik Tiongkok melalui Kebijakan Belt & Road Initiative (BRI)
Abstrak Penelitian ini menganalisis manuver Tiongkok melalui kebijakan Belt & Road Initiative (BRI) di Asia Tengah dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menerapkan teori heartland dan konsep kepentingan nasional guna mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok dalam meraih kepentingannya di Asia Tengah melalui implementasi kebijakan BRI. Teori heartland menjelaskan relevansinya dalam memahami dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya di wilayah Eurasia secara terperinci Argumen dalam teori inidihubungkan secara teoritis dengan konsep kepentingan nasional mengenai wilayah Asia Tengah sebagai pivot point kebijakan BRI yag memberikan signifikansi geopolitik bagi Tiongkok. Berbagai lembaga, organisasi, dan program yang diluncurkan Tiongkok merepresentasikan upaya-upaya aktualisasi keinginan Tiongkok memperkuat pengaruhnya di wilayah Asia Tengah sekaligus menunjukkan kepentingan-kepentingan nasional yang ingin dicapai Tiongkok di wilayah tersebut. Keinginan tersebut dibuktikan dan diperkuat dengan kesesuaian antara rute BRI dan asumsi Mackinder menunjukkan bagaimana proyek masif ini memenuhi tujuan strategis jangka panjang Tiongkok untuk mencapai global dominance. Kata-kunci : Tiongkok, Teori Heartland, Belt & Road Initiative, Kepentingan Nasional, Global Dominance Abstract This research analyzes China’s maneuvers through the Belt and Road Initiative (BRI) in Central Asia using a qualitative approach. The study applies the Heartland Theory and the concept of national interest to understand China’s efforts to pursue its interests in the region through the implementation of the BRI policy. The Heartland Theory, which explains power dynamics and resource distribution across Eurasia, is used to understand China’s rationale. The arguments in this theory are theoretically linked to the concept of national interest, with Central Asia as the pivot point of the BRI policy, providing significant geopolitical value for China. Various institutions, organizations, and programs launched by China represent its efforts to strengthen influence in the Central Asian region while demonstrating the national interests it seeks to achieve. These ambitions are evidenced and reinforced by the alignment between BRI routes and Mackinder’s assumptions, showing how this massive project supports China’s long-term strategic goal of achieving global dominance. Keywords : China, Heartland Theory, Belt & Road Initiative, National Interest, Global Dominance